Harga Minyak Dunia Turun, Jokowi Sebaiknya Tak Naikkan Harga BBM

Pengamat Kebijakan Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria membongkar polemik besarnya anggaran subsidi BBM. Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK jika menaikkan harga BBM subsidi, otomatis akan dicap tidak pro rakyat. Masalahnya bukan di situ saja, menaikkan harga jual BBM subsidi di saat harga minyak dunia turun dan kini di posisi USD 80 per barel akan dipermasalahkan oleh DPR. Sebab, harga minyak dunia jauh di bawah patokan harga minyak Indonesia atau ICP yang ditetapkan dalam APBN. "Pihak yang kontra dengan kebijakan untuk menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi akan menggunakan patokan ICP yang disyaratkan dalam UU APBN. Ini sebagai senjata pamungkas menentang kebijakan Pemerintahan siapapun juga," ucap Sofyano di Jakarta, Minggu (9/11).

Melihat realita turunnya harga minyak dunia, pemerintah disarankan mempertimbangkan membuat peraturan yang mampu mengurangi besaran subsidi BBM dengan membuat Peraturan Menteri ESDM yang melarang penjualan BBM subsidi terhadap kendaraan milik pribadi, milik pemerintah dan BUMN serta BUMD juga milik TNI, Polri. "Lahirnya Permen ESDM tersebut diharapkan menetapkan bahwa BBM subsidi hanya boleh dipergunakan untuk kendaraan angkutan umum pelat kuning dan sepeda motor saja," tegasnya. Permen ESDM semacam Ini sudah pernah dibuat di masa Pemerintahan SBY dengan melahirkan Peraturan Menteri ESDM no 1 tahun 2013 yang tidak membolehkan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan perkebunan dan angkutan pertambangan. Payung hukum ini dinilai mampu mengurangi besaran subsidi BBM. "Membuat PerMen ESDM nyaris zero resistensi ketimbang menaikkan harga, yang sudah pasti akan diboikot oleh pihak koalisi Merah Putih maupun kader Partai Pendukung Pemerintah termasuk juga dari para tokoh masyarakat dan mahasiswa," tambahnya. 

Pekerjaan rumah lainnya adalah menghindari penyelewengan BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum. BBM subsidi jenis ini terbanyak diselewengkan. Pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan pengendalian jumlah pembelian dengan menggunakan RFID. "Pemerintah juga harus memperketat pengawasan penjualan bbm jenis solar dengan melibatkan aparat kepolisian untuk ketat melakukan pengawasan pada seluruh SPBU yang menjual solar." Menekan penyelewengan BBM subsidi jenis solar akan menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan. Diperkirakan lebih kurang sekitar 40 persen BBM jenis solar, berpotensi diselundupkan ke penggunaan industri di daratan dan transportasi laut. Kalau Pemerintah berhasil membasmi tuntas mafia BBM subsidi, ini bisa mengatasi problem anggaran yang selama ini terbebani alokasi subsidi.